KABUPATEN DEMAK

SURAKARTA – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mengikuti Rembuk Komunikasi Publik Nasional 2026 yang membahas pemetaan kapasitas komunikasi publik 38 provinsi yang ada di Indonesia, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan (AI).
Yang di gelar oleh kementrian Komdigi RI di Monumen Pers Nasional Surakarta, Selasa (29/9/2026).

Acara di buka oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya. Dalam sambutan dan arahanya dirinya menjelaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun komunikasi publik yang efektif, transparan.

“Keberhasilan sebuah program atau kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perancangan, tetapi juga oleh seberapa jernih kebijakan tersebut dikomunikasikan, seberapa baik dipahami, dan pada akhirnya, seberapa besar kepercayaan publik dapat dibangun”, ujar Fifi.

Ia juga mendorong pengembangan Dashboard SIKAP berbasis data dan kecerdasan, mengingat melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan komunikasi publik secara terukur serta mampu menyusun langkah penguatan yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Pemetaan Kapasitas

Pada kesempatan tersebut akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Karim Suryadi, dalam paparanya menyampaikan berbagi pengalaman dan inovasi antardaerah dapat menjadi sarana pembelajaran dalam mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Salah satu praktik yang disampaikan adalah Forum Desa Rakyat di Nusa Tenggara Timur, yang menjadi saluran penyampaian aduan masyarakat kepada pemerintah.

Dari hasil pemetaan kapasitas komunikasi publik pada 38 provinsi, sekitar dua pertiga provinsi belum memiliki kapasitas komunikasi publik yang kuat. Kapasitas informasi publik memperoleh skor 65,8, sedangkan kapasitas kelembagaan mencapai 56. Sedangkan kapasitas komunikasi publik menjadi indikator dengan skor terendah. Pemetaan tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang ada mulai dari terbatasnya anggaran, rotasi SDM, perencanaan strategi komunikasi yang belum optimal.

Kemudian sebanyak 64,4 persen SDM komunikasi publik memiliki latar belakang pendidikan di luar bidang komunikasi. Kondisi ini mempengaruhi penguatan kompetensi dan profesionalitas aparatur yang menangani komunikasi publik.

Kabid IKP Dinkominfo Demak Agus Pramono yang mengikuti Rembug Nasional tersebut berharap agar kolaborasi pemerintah pusat dan daerah merupakan upaya untuk memperkuat perencanaan komunikasi strategis, meningkatkan kompetensi SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis data dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik di pusat maupun Daerah. (red/kmf-ist/apj)